PNPM MP di Banjarnegara

Mewujudkan masyarakat sejahtera berlandaskan modal sosial yang kuat merupakan kegiatan perubahan berencana dimana prosesnya tidak berjalan secara alamiah. Ciri dan arah perubahan itu menyangkut aspek perilaku anggota-anggota masyarakat yang mengakar pada sistem nilai, budaya, adat, agama dan kebiasaan pada umumnya. Peran pendampingan kepada masyarakat yang terus menerus sampai mandiri atau bisa menjadi lebih baik oleh para pelaku program sangat diharapkan.

Melalui PNPM Mandiri Perdesaan yang dahulu bernama PPK ini kita mulai untuk menjadikan kegiatan yang berencana menuju perubahan yang lebih baik sesuai tujuan yaitu memandirikan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Tujuan ini akan cepat tercapai apabila dukungan dari 3 pilar besar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan, pilar besar tersebut adalah masyarakat sebagai penerima program, birokrasi atau pemerintah daerah sebagai wilayah yang menerima program dan fasilitator/konsultan sebagai pendamping program.
Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Beberapa keberhasilan program berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan kegiatan.

Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu kabupaten dari 35 kabupaten di Jawa Tengah yang mendapat program PNPM Mandiri Perdesaan. Total dana BLM Dana Kegiatan yang sudah di terima kabupaten Banjarnegara dari tahun 1998 sampai dengan sekarang sebesar Rp. 206,5 milyar tersebar di 20 kecamatan.
Tahun 2010 kabupaten Banjarnegara mendapat BLM Dana Kegiatan sebesar 48 milyar di 19 kecamatan dan Tahun 2011 mendapat BLM Dana Kegiatan Rp. 46,6 milyar di 19 kecamatan, sedangkan satu kecamatan yaitu Kecamatan Banjarnegara mendapat PNPM Mandiri Perkotaan.

Upaya untuk lebih baik dalam pendampingan pada setiap kegiatan di masyarakat menjadi agenda yang terus menerus diupayakan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan untuk bisa mendapatkan hasil yang optimal yaitu perencanaan partisipatif melalui kegiatan program dan upaya untuk lebih banyak melibatkan masyarakat miskin (RTM) dalam tahapan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan program tersebut Kabupaten Banjarnegara selain mendapatkan bantuan teknis pendampingan dari fasilitator juga mendapat bantuan dana untuk masyarakat berupa antara lain:
Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Dana Kegiatan,Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) DOK Perencanaan, Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) DOK Pelatihan Masyarakat.

Perkembangan penyerapan dana BLM TA.2011 di 19 kecamatan adalah BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Rp. 46.600.000.000 sudah dicairkan ke 19 (seluruh) UPK Rp. 46.600.000.000. Adapun dana Rp. 46.600.000.000,- tersebut berasal dari KPPN (APBN) Rp. 37.280.000.000, dan dari Kas Daerah (APBD) Rp. 9.320.000.000, serta sudah disalurkan ke 262 desa. BLM DOK Perencanaan Rp. 1.006.500.000, sudah dicairkan ke 19 (seluruh) UPK. Dana tersebut sudah dapat digunakan Rp. 923.593.950. BLM DOK Pelatihan Masyarakat Rp. 1.412.760.000,- sudah dicairkan ke seluruh UPK Rp. 1.412.760.000,- dana tersebut sudah dapat igunakan Rp. 1.366.809.974. BLM DOK Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Rp. 300.000.000, sudah dicairkan ke UPK Kecamatan Punggelan. BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan Paska Krisis Rp. 7.250.000.000 sudah dicairkan ke sebelas UPK. Dari 19 kecamatan penerima dana PNPM MP, sebelas diantaranya mendapatkan anggaran besar yakni Rp 3 miliar.

Sedangkan Kecamatan Rakit merupakan kecamatan terkecil mendapatkan anggaran, yang hanya Rp 600 juta saja. Sedangkan realisasi biaya dan swadaya masyarakat, dari tahun 1998 hingga 2011, mencapai Rp 172 miliar lebih dan swadaya masyarakat mencapai Rp 6,7 miliar lebih. Partisipasi dan swadaya masyarakat sudah cukup baik namun di masa mendatang hal tersebut harus dipertahankan dan ditingkatkan.

Partisipasi Masyarakat dapat dilihat dari keswadayaan, kehadiran, keaktifan pada setiap proses atau alur kegiatan. Begitu pula dengan partisipasi rumah tanggi miskin dan perempuan pada setiap tahapan kegiatan perlu lebih ditingkatkan. Dalam penyelesaian masalah selalu mengedepankan prinsip transparansi, partisipatif yaitu dilakukan secara terbuka, berjenjang dan melibatkan masyarakat. Adapun proses penanganannya adalah dengan mempercepat perguliran, fasilitasi pertumbuhan kelompok baru dan peningkatan kapasitas kelompok. Begitu pula dengan supervisi dan monitoring secara rutin yang menjadi kunci sukses keberhasilan program, terus dilakukan. 

Dengan demikan ada upaya penguatan kelompok secara terus menerus. Pendampingan fasilitator di semua tahapan sangat berperan dalam kualitas dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Pelaku kegiatan lainnya juga mendapatkan pendampingan guna meningkatkan peran sehingga akan meningkatkan kualitas kegiatan di masyarakat atau kelompoknya. Sedangkan mengenai kegiatan ekonomi di masyarakat melalui usaha ekonomi produktif dan simpan pinjam yang dikelola perempuan, juga dapat menghasilkan nilai ekonomis bagi pemanfaat program. Perbandingan kedua kegiatan dapat dilihat pada grafis.

Dua pos anggaran kegiatan ekonomi tersebut, hampir seluruhnya dimanfaatkan oleh masyarakat di pedesaan. Pinjaman ini sangat membantu baik untuk kelompok usaha produktif ataupun masyarakat guna mengembangkan modal usahanya. Kelompok usaha ekonomi produktif tersebar di berbagai sektor. Seperti pertanian, erdagangan, industri, makanan olahan, jasa dan sebagainya.